MoneyTalk, Jakarta – Kegiatan lomba baris-berbaris dan pengibaran bendera yang selama ini identik dengan aktivitas siswa sekolah kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, anggaran kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR berupa Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera disebut melonjak fantastis hingga miliaran rupiah.
Koordinator Center For Budget Analisis (CBA), Jajang Nurjaman, mempertanyakan lonjakan anggaran proyek tersebut yang dinilai tidak wajar.
“Pada tahun 2026 proyek Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera dijadikan satu proyek besar. Sedangkan pada tahun 2025 dipecah menjadi 14 proyek,” ujar Jajang dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Menurutnya, pada tahun 2025 total anggaran kegiatan tersebut hanya sekitar Rp1,1 miliar. Namun pada tahun 2026 melonjak menjadi Rp3,1 miliar.
“Jadi dari tahun 2025 ke tahun 2026 ada peningkatan anggaran yang luar biasa fantastis mencapai Rp1,9 miliar. Cukup lumayan untuk membuat barisan tegak dan bendera berkibar dengan gagah,” sindirnya.
Jajang menilai kegiatan tersebut berpotensi menjadi “lahan basah” anggaran apabila tidak diawasi secara serius. Karena itu, CBA meminta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani serta Sekjen MPR Siti Fauziah memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran tersebut.
Bahkan, ia menyampaikan usulan satir agar peserta lomba baris-berbaris dan pengibaran bendera tidak lagi berasal dari kalangan pelajar, melainkan dari anggota MPR dan DPD sendiri.
“Karena ternyata kegiatan ini sekarang sudah jadi proyek kelas kakap. Jadi sekalian saja anggota MPR dan DPD yang ikut lomba,” katanya.
Menurut Jajang, belum tentu para anggota dewan mampu melakukan baris-berbaris dengan disiplin dan formasi yang baik.
“Kalau para wakil rakyat saja belum tentu mampu melakukan baris-berbaris dengan rapi dan penuh kekuatan, masa anak-anak sekolah yang polos harus dibebani proyek semahal itu?” ujarnya.
Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan melakukan audit agar penggunaan anggaran benar-benar transparan dan akuntabel.
“Dengan anggaran yang sedemikian besar, tentunya kita berharap BPK segera melakukan audit yang benar agar barisan yang terbentuk bukan sekadar rapi di mata, tapi juga rapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya,” pungkas Jajang.
