MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah merupakan sinyal kuat adanya evaluasi serius terhadap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurut Muslim Arbi, pesan yang disampaikan Prabowo bukan sekadar teguran umum, melainkan peringatan politik yang memiliki arah jelas kepada pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai. Ia menilai Presiden mulai menunjukkan ketidaksabaran terhadap berbagai polemik yang terus menyeret institusi tersebut ke ruang publik.
“Pernyataan Prabowo itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa posisi Dirjen Bea Cukai saat ini mulai digoyang. Presiden tentu sudah mendapatkan banyak laporan dan informasi di lapangan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Muslim menyoroti nama Djaka Budi Utama yang belakangan menjadi perhatian publik menyusul berbagai isu yang berkembang terkait dugaan praktik penyimpangan di tubuh Bea Cukai. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan keterkaitan dalam kasus yang dikenal publik sebagai “blueray cargo”.
Ia mengatakan, jika benar Presiden sampai meminta Menkeu mengganti pimpinan Bea Cukai yang bermasalah, maka hal itu menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi sudah masuk kategori serius dan dianggap mengganggu kredibilitas pemerintah.
“Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap aparat yang diduga bermain-main dengan praktik suap maupun mafia impor. Ini penting karena Bea Cukai merupakan pintu strategis keluar masuk barang dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” ujarnya.
Menurut Muslim, selama ini publik menaruh sorotan besar terhadap kinerja Bea Cukai karena banyaknya keluhan dunia usaha mengenai dugaan praktik permainan di pelabuhan, pungutan tidak resmi, hingga persoalan barang impor yang diduga lolos tanpa prosedur yang semestinya.
Ia menilai Presiden Prabowo sedang membangun citra pemerintahan yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di sektor strategis. Karena itu, jika ditemukan pejabat yang dianggap menjadi beban politik pemerintahan, maka pergantian jabatan dinilai sangat mungkin dilakukan.
“Prabowo paham bahwa sektor kepabeanan sangat sensitif. Jika masyarakat melihat ada dugaan permainan di Bea Cukai dan pemerintah diam saja, maka kepercayaan publik bisa turun,” katanya.
Muslim juga menilai langkah Prabowo memberikan peringatan terbuka kepada jajaran Bea Cukai merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus pesan keras kepada birokrasi agar tidak bermain-main dengan praktik rente.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo memang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia ekonomi. Ia bahkan meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak pihak-pihak yang merugikan negara melalui praktik korupsi maupun penyelundupan.
Menurut Muslim Arbi, langkah evaluasi di lingkungan Bea Cukai akan mendapat dukungan publik apabila dilakukan secara transparan dan berbasis penegakan hukum.
“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik suap atau permainan impor, harus dibuka secara terang. Jangan hanya berhenti di isu atau rumor. Pemerintah harus menunjukkan keberanian,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan KPK,menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berkembang di sektor kepabeanan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait tudingan maupun analisis politik yang disampaikan Muslim Arbi. Pemerintah juga belum mengumumkan adanya rencana pergantian pejabat di lingkungan Bea Cukai.
