MoneyTalk, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana melontarkan kritik tajam terkait model kepemimpinan dan relasi kekuasaan eksekutif dengan parlemen di Indonesia. Melalui pernyataannya pada 21 Mei 2026, Denny membagi lembaga kepresidenan ke dalam tiga kategori, yakni “Presidensial”, “Presiden Sial”, dan “Presiden Sialan”.
Dalam rilisnya, Denny menjelaskan bahwa tipe pertama adalah Effective Presidential atau “Presidensial”, yakni presiden yang memiliki hubungan konstruktif dengan parlemen. Dalam model ini, kontrol terhadap kekuasaan tetap berjalan efektif dan koalisi partai pendukung bersifat terbatas namun solid (minimal-winning coalition).
“Kontrol diberi ruang dan berjalan efektif,” tulis Denny.
Kategori kedua disebut Minority Presidential atau “Presiden Sial”. Menurutnya, model ini terjadi ketika presiden berhadapan dengan parlemen yang destruktif dan dukungan koalisi terlalu kecil (undersized coalition), sehingga rentan mengalami tekanan politik hingga pemakzulan.
Sementara kategori ketiga yang paling disorot adalah Majority Presidential atau yang ia istilahkan sebagai “Presiden Sialan”. Dalam model ini, relasi antara presiden dan parlemen dinilai terlalu kolutif dan koruptif karena didukung koalisi yang terlalu gemuk (oversized coalition).
“Nyaris tanpa kontrol. Koalisi partainya terlalu gemuk. Presiden menjadi semau-maunya membuat kebijakan publik,” ujar Denny.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut dapat membuat seorang presiden menjelma menjadi pemimpin yang “sialan” karena minimnya mekanisme pengawasan dan kritik dari parlemen.
Pernyataan Denny tersebut memantik diskusi publik mengenai arah demokrasi dan praktik ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Di akhir pernyataannya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu melempar pertanyaan terbuka kepada masyarakat.
“Menurut anda, presiden jenis manakah yang sedang dialami Indonesia?” tulisnya.
Pernyataan tersebut langsung menuai beragam respons dari publik di media sosial, terutama terkait kondisi koalisi politik nasional dan efektivitas fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah.
