MoneyTalk, Jakarta – Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat menjelang momentum Iduladha. Aktivis politik Rahman Simatupang menyoroti penggunaan anggaran negara untuk pengadaan hewan kurban yang disebut-sebut disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia atas nama Presiden Prabowo.
Rahman menilai, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program kurban yang kemudian dilekatkan pada nama pribadi presiden merupakan tindakan yang tidak etis dan berpotensi menimbulkan persepsi penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan pencitraan politik.
“Presiden Prabowo tidak punya malu menggunakan APBN dalam berkurban yang disebar ke seluruh Indonesia. Anggaran kurban disebut mencapai Rp100 miliar dan diatasnamakan Prabowo. Harusnya atas nama negara, bukan personal,” ujar Rahman dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).
Menurut dia, bantuan sosial maupun kegiatan keagamaan yang bersumber dari keuangan negara semestinya dikomunikasikan sebagai program pemerintah atau negara, bukan dipersonalisasi kepada figur tertentu, meskipun figur tersebut adalah kepala negara.
Rahman menegaskan, dalam sistem demokrasi modern, terdapat batas tegas antara penggunaan anggaran publik dengan kepentingan personal maupun politik penguasa. Karena itu, ia menilai publik perlu kritis terhadap pola komunikasi politik yang dapat membangun kesan seolah bantuan negara berasal dari kebaikan individu pemimpin.
Ia mengatakan, anggaran kurban menggunakan APBN, maka seluruh proses pengadaan hingga distribusinya harus terbuka kepada publik. Mulai dari mekanisme penunjukan vendor, harga pembelian hewan kurban, daerah penerima manfaat, hingga nomenklatur anggaran yang digunakan harus dapat diaudit secara transparan.
“Jangan sampai uang rakyat dipakai membangun citra pribadi. Ini uang negara, bukan uang pribadi presiden,” katanya.
Rahman juga menilai praktik semacam itu berbahaya bagi pendidikan politik masyarakat. Menurutnya, masyarakat dapat diarahkan untuk melihat bantuan negara sebagai kemurahan hati pemimpin, bukan sebagai hak warga negara yang dibiayai oleh pajak rakyat.
Dalam pandangannya, kepala negara seharusnya memberikan teladan mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang menurutnya masih menekan sebagian masyarakat akibat harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya stabil.
“Di saat rakyat masih menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah justru perlu menunjukkan sensitivitas dan kehati-hatian dalam menggunakan APBN,” ujarnya.
Ia pun meminta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran tersebut. Menurut Rahman, transparansi sangat penting agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap motif politik di balik program pembagian hewan kurban.
Selain itu, Rahman menyoroti penggunaan simbol dan atribut personal dalam program-program yang dibiayai negara. Ia menilai praktik pencitraan menggunakan fasilitas publik berpotensi mencederai semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Kalau memang itu program negara, maka gunakan simbol negara. Jangan semua diarahkan menjadi pencitraan individu,” tegasnya.
Polemik mengenai penggunaan fasilitas dan anggaran negara yang dikaitkan dengan figur pejabat publik memang kerap menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional. Pengamat menilai, sensitivitas publik terhadap isu tersebut semakin tinggi karena masyarakat kini lebih kritis terhadap penggunaan uang negara.
