MoneyTalk, Jakarta – Dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 yang diadakan pada 9 Oktober, Fahry Hamza, seorang politisi dari Partai Gelora, mengemukakan pandangannya mengenai peran pemerintah dalam mengatur ekonomi dan menyusun kebijakan yang lebih efisien di Indonesia. Salah satu inti dari pembicaraannya adalah pentingnya posisi presiden sebagai “sumber power” yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi simbol kejelasan dan kepastian dalam kebijakan ekonomi negara.
Fahry Hamza yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR, mengusulkan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, keberadaan kementerian ini lebih sering menjadi sumber masalah daripada solusi.
Ia menekankan bahwa BUMN seharusnya tidak terlibat dalam persaingan pasar yang sehat. Lebih lanjut, ia berargumen bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seharusnya dikelola secara terpisah dan bukan menjadi alat dari permainan politik yang menyebabkan sinyal ganda kepada pasar.
Dia mengajak untuk kembali melihat pasal-pasal konstitusi yang mengatur perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam pandangannya, koperasi harus dihidupkan kembali sebagai alternatif yang lebih baik untuk menjamin keadilan sosial dan ekonomi bagi rakyat.
Dalam diskusi mengenai pengelolaan sumber daya alam, Fahry menyatakan keprihatinannya terhadap pengawasan dan potensi eksploitasi oleh pihak swasta. Ia berargumen bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan kesehatan lingkungan. Negara harus menjadi pengatur utama untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak dieksploitasi tanpa kontrol yang ketat.
Fahry juga menyoroti masalah sinyal ganda yang ditimbulkan oleh keterlibatan negara di dalam pasar. Ia mengingatkan bahwa ketika negara ikut berbisnis, akan ada ketidakadilan dan kebingungan di pasar. Keterlibatan yang tidak jelas ini menyebabkan para pengusaha ragu untuk berinvestasi dan berinovasi. Ia mendorong agar pemerintah tidak menciptakan kebingungan dengan terlalu banyak intervensi dan memberi sinyal yang jelas tentang aturan dan kebijakan.
Dalam pandangannya, untuk meningkatkan kepercayaan pasar, presiden harus menjadi figur yang kuat dan konsisten dalam kebijakan. Kebijakan yang jelas dan tegas akan menciptakan kepastian bagi pelaku pasar untuk berinvestasi tanpa takut akan campur tangan politik yang tidak konsisten.
Fahry menegaskan bahwa presiden sebagai sumber power harus menghilangkan semua bentuk permainan politik yang merugikan. Ia menjelaskan bahwa terlalu banyaknya pemain politik dalam eksekutif menciptakan kekacauan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, presiden diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan kepastian, serta mengirim sinyal yang kuat kepada pasar bahwa negara berkomitmen untuk menjaga keadilan dan keterbukaan.
Hal ini mencakup penguatan hukum dan penegakan regulasi yang konsisten. Ketika pengusaha merasa aman dan jelas tentang kebijakan yang berlaku, mereka akan lebih berani mengambil risiko dan berinvestasi dalam ekonomi.
Pemaparan Fahry Hamza dalam BNI Investor Daily Summit memberikan sudut pandang yang mendalam tentang pentingnya peran presiden sebagai sumber power dalam pengaturan ekonomi. Ia menyerukan perlunya pembubaran Kementerian BUMN, pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak, dan pengiriman sinyal yang jelas kepada pasar. Dalam konteks ini, presiden tidak hanya menjadi penguasa, tetapi juga sebagai penjaga kepastian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Fahry berharap dengan penguatan posisi presiden dan pembenahan kebijakan, Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara lain dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dapat terwujud.(c@kra)
