MoneyTalk, Jakarta – Yanuar Nugroho, intelektual dan mantan Deputi Kantor Staf Presiden (KSP) era Jokowi, tampil dalam podcast Akbar Faizal Uncensored Pada Senin (21/10), sebuah diskusi politik yang diinisiasi oleh Nagara Institute. Dalam wawancara tersebut, Yanuar mengulas visi dan program Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Ia memberikan pandangannya tentang Astaacita, delapan visi yang diusung oleh Prabowo, serta potensi dampaknya terhadap pembangunan Indonesia.
Yanuar memulai dengan menekankan bahwa Astaacita Prabowo memiliki niat baik untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Menurutnya, jika dilihat dengan kepala dingin, tidak ada yang salah dengan kebijakan ini.
Setiap presiden memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda, dan Astaacita Prabowo mencerminkan prioritasnya sendiri. Yanuar membandingkan kebijakan Prabowo dengan visi kebijakan sebelumnya seperti Nawacita Jokowi dan program prioritas era SBY.
Intensi Baik dan Tantangan Implementasi Yanuar mengakui bahwa intensi dari Astaacita Prabowo adalah untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa intensi kebijakan sering kali berbeda dengan implementasinya di lapangan.
Mengutip pengalaman Jokowi dan SBY, ia menekankan bahwa meski intensi kebijakan baik, pelaksanaannya membutuhkan kerja keras agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dalam hal prioritas, Yanuar menjelaskan bahwa delapan visi utama Prabowo mengindikasikan apa yang penting baginya. Visi ini akan diterjemahkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan fokus pada program quick win yang akan digarap dalam satu hingga tiga tahun pertama.
Menurut Yanuar, ini adalah langkah strategis karena program quick win mencakup kebijakan yang sudah ada namun dipercepat atau diperluas. Misalnya, Prabowo berencana melanjutkan dan memperluas program Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha yang telah diinisiasi di era Jokowi.
Prabowo Tidak Akan Mengikuti Jokowi Dalam wawancara tersebut, Yanuar menegaskan bahwa meskipun Prabowo mungkin melanjutkan beberapa program dari pemerintahan Jokowi, ia tidak akan sepenuhnya mengikuti jejak pendahulunya.
“Prabowo pasti akan membentuk legacy-nya sendiri,” ujar Yanuar seraya menekankan bahwa setiap presiden memiliki prioritasnya sendiri dan Prabowo akan carving his own legacy.
Program-program yang sudah berjalan dengan baik tidak perlu diganti, namun bisa diperluas atau dipercepat, seperti halnya kartu kesejahteraan sosial dan dukungan terhadap UMKM. Ini menurut Yanuar adalah bentuk kesinambungan yang logis dalam pemerintahan.
Kontroversi Pemindahan IKN
Salah satu poin menarik dalam wawancara ini adalah diskusi tentang prioritas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di urutan ke-15 dalam visi pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM. Beberapa kritikus mempertanyakan posisi rendah IKN dalam prioritas Prabowo, namun Yanuar menjelaskan bahwa setiap presiden memiliki fokus yang berbeda. Prabowo kemungkinan menempatkan IKN sebagai prioritas menengah karena fokus utamanya saat ini adalah pada kebijakan ekonomi yang lebih mendesak.
Badan Penerimaan Negara
Yanuar juga membahas salah satu program quick win dari Prabowo yang menurutnya merupakan langkah reformasi mendasar—pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Yanuar, dengan latar belakang sebagai teknokrat, mendukung ide ini. Ia menjelaskan bahwa badan ini akan memisahkan fungsi penerimaan negara dari fungsi penganggaran, sebuah tata kelola yang menurutnya lebih efektif dan efisien. Langkah ini akan menyatukan Direktorat Jenderal Anggaran dengan Bappenas, dan memisahkan pajak serta bea cukai dari Kementerian Keuangan, sehingga mendorong optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Yanuar menekankan bahwa reformasi ini tidak hanya akan memisahkan tugas penerimaan dan penganggaran, tetapi juga akan mencegah terjadinya birokrasi superbesar atau super ministry di mana satu kementerian memiliki kendali terlalu besar atas anggaran dan kebijakan fiskal.
Kritik atas Kabinet Prabowo
Di bagian akhir wawancara, Yanuar mengomentari arsitektur kabinet yang sedang disusun oleh Prabowo. Dengan lebih dari 100 calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil untuk seleksi, ia menilai bahwa struktur kabinet ini mirip dengan kabinet Bung Karno yang besar. Namun, ia menggarisbawahi bahwa inti dari penataan kabinet ini adalah menjawab problem Indonesia saat ini, termasuk tata kelola yang lebih baik dan efisiensi birokrasi.
Ia menambahkan bahwa arsitektur kabinet harus dirancang untuk menjawab tantangan ke depan, bukan hanya mengakomodasi kepentingan politik atau membangun kekuasaan. Baginya, kabinet Prabowo harus bisa menghadirkan solusi yang konkrit untuk masalah-masalah yang dihadapi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.
Yanuar Nugroho dalam podcast Akbar Faizal Uncensored ini memberi gambaran tentang bagaimana Prabowo berencana memimpin Indonesia dengan prioritas yang berbeda dari pendahulunya. Meski ia mungkin melanjutkan beberapa program yang sudah ada, Prabowo dipastikan akan membentuk warisan kebijakan yang unik dan berbeda, dengan fokus pada reformasi mendalam di bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Prabowo akan memanfaatkan momentum ini untuk memajukan Indonesia dan menciptakan legasi yang membedakan dirinya dari pemerintahan sebelumnya.(c@kra)
