MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Politica Research and Consulting pada Jumat, 25 Oktober, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Guru Besar IPB, mengulas tuntas tantangan besar yang dihadapi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Didin menyoroti sistem jaminan sosial, sektor informal, deindustrialisasi, dan kebijakan ekonomi yang rentan terhadap eksploitasi serta “lingkaran setan” oligarki politik-bisnis. Bagaimana Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan sistem politik yang bersih? Didin memberikan perspektif kritis yang menarik untuk disimak.
Sistem Jaminan Sosial dan Perlindungan bagi Sektor Informal
Sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia masih jauh dari kata inklusif, khususnya bagi mereka yang berada di sektor informal. Menurut Didin, banyak pekerja informal seperti pedagang kecil tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi seperti PHK, kecelakaan, atau sakit. Ini menjadi ironis karena tujuan utama dari jaminan sosial adalah melindungi seluruh masyarakat.
“Jangan bilang ada tukang yang sehari bisa dapat Rp50 juta, itu hanya sebagian kecil. Mayoritas sektor informal adalah serabutan, bahkan modalnya kadang pinjam,” tegas Didin.
Didin juga menyoroti dampak dari deindustrialisasi yang membuat banyak pekerja formal kehilangan pekerjaan dan beralih ke sektor informal. Dampaknya sangat besar, terutama saat sektor manufaktur seperti tekstil mengalami kebangkrutan besar-besaran.
Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Masalah Kebocoran APBN
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Prabowo Subianto menurut Didin adalah ambisi besar yang sulit dicapai. Bahkan Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan pertumbuhan 7% namun tidak pernah tercapai. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya kebocoran anggaran hingga 40%. Korupsi, inefisiensi, dan pengelolaan anggaran yang buruk masih menjadi kendala serius bagi pemerintah.
“Ini lingkaran setan yang membuat Indonesia terjebak dalam jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle-income trap,” jelas Didin.
Oligarki Politik-Bisnis: Siklus Ketidakbahagiaan dan Kesenjangan
Didin menyoroti praktik rent-seeking yang mendominasi ekonomi Indonesia, khususnya di sektor-sektor yang mengandalkan sumber daya alam seperti kelapa sawit, batubara, dan nikel.
“Banyak dari pelaku ekonomi besar mendapat keuntungan besar bukan dari inovasi, tetapi dari kedekatan dengan elite politik dan lobi-lobi,” ungkap Didin.
Tanah untuk perkebunan sawit seringkali diperoleh tanpa tender, dengan keuntungan yang diraih dari kenaikan harga internasional dan manipulasi public service obligation (PSO). Didin mencontohkan bahwa praktik manipulasi harga minyak goreng adalah salah satu indikasi dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan pasar.
Dampak Kapitalisme Kroni terhadap Ekosistem Politik dan Ekonomi
Menurut Didin, kapitalisme kroni telah menciptakan lingkungan di mana banyak pelaku bisnis besar merasa berhak atas proyek-proyek pemerintah karena mereka adalah “investor politik” yang berkontribusi dalam pemilihan. Akibatnya, proyek besar, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), berpotensi menjadi ladang bagi keuntungan pribadi, tanpa analisis lingkungan dan sosial yang matang.
“Jika ekosistem bisnis dan politik tetap seperti ini, sulit untuk membayangkan Indonesia akan mencapai status negara maju pada 2045,” katanya.
Reformasi Sistem Politik dan Ekonomi: Tantangan Kepemimpinan
Untuk keluar dari jerat oligarki, Didin mengusulkan beberapa reformasi mendasar. Sistem pembiayaan partai politik harus didukung APBN dan iuran anggota, dengan larangan menerima sumbangan dari pihak swasta.
“Jika ada yang terbukti menerima sumbangan dari swasta, partai tersebut bisa dibubarkan. Ini membutuhkan komitmen kuat dari presiden, jaksa agung, dan penegak hukum lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Didin menekankan pentingnya memberikan tugas khusus kepada para pebisnis besar untuk berinovasi di sektor-sektor tertentu tanpa melibatkan kepentingan politik.
“Pengusaha diharapkan murni berkompetisi atas dasar efisiensi dan inovasi, bukan dari kedekatan politik atau mencari rente,” imbuhnya.
Menyongsong Indonesia Emas 2045
Jika reformasi struktural tidak segera dilaksanakan, Didin mengkhawatirkan bahwa Indonesia akan terus terjebak dalam kondisi “middle-income trap.” Ketimpangan sosial akan semakin tajam, sementara ekonomi oligarki hanya akan menguntungkan segelintir orang. Sebaliknya, dengan keberanian untuk memperbaiki ekosistem politik dan bisnis, Indonesia berpotensi menjadi negara maju yang memiliki pasar sehat, politik bersih, dan kesejahteraan bagi semua.
Pandangan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri memberikan kritik mendalam terhadap ketidakseimbangan antara politik dan ekonomi di Indonesia. Tantangan besar ini membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan berani untuk memutus siklus ketidakbahagiaan dan memfasilitasi ekonomi yang inklusif dan inovatif. Apakah bangsa Indonesia siap untuk perubahan besar ini? Waktu akan menjawab.(c@kra)
