MoneyTalk, Jakarta – Indonesia kini memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan beragam janji yang telah disampaikan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan, fokus pada penegakan hukum juga menjadi sorotan utama. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar roda bisnis dapat berputar lebih lancar, memberikan dampak positif bagi rakyat, dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penegakan Hukum di Era Baru: Komitmen dan Tanggung Jawab
Salah satu janji utama Prabowo dalam masa kampanyenya adalah memperbaiki tata kelola hukum di Indonesia. Hal ini mencakup pemberantasan korupsi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta reformasi sistem peradilan agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam sebuah diskusi mendalam bertajuk “Blak-blakan Dua Ahli soal Penegakan Hukum di Era Prabowo” di Podcast What the Fact Politics!, dua pakar hukum terkemuka Indonesia, Prof. Dr. Yos Johan Utama (Dosen FH Universitas Diponegoro) dan Dr. Arif Setiawan (Dosen FH Universitas Islam Indonesia), memberikan pandangan mereka terkait ekspektasi dan tantangan dalam menegakkan hukum di era kepemimpinan baru ini.
Menjaga Kemandirian Pengadilan, Fondasi dari Keadilan
Seperti diungkapkan dalam diskusi, Prof. Yos Johan Utama menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah memastikan independensi pengadilan. Menurutnya, pengadilan adalah benteng terakhir untuk menegakkan keadilan di negara ini. Pada kenyataannya, banyak kasus yang menunjukkan bagaimana hukum bisa dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu, yang tentu saja mencederai keadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan baru untuk memastikan sistem peradilan yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau bisnis.
Komitmen Prabowo terhadap Kepastian Hukum: Harapan atau Realitas?
Dr. Arif Setiawan menyampaikan bahwa harapan terhadap janji-janji Prabowo terkait penegakan hukum sangat besar. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menagih janji tersebut demi menjamin adanya sistem hukum yang adil dan tidak memihak.
“Rakyat berhak menuntut apa yang dijanjikan pemerintah,” ungkapnya.
Kepastian hukum yang adil sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk investasi, bisnis, maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, tentu janji-janji tersebut harus dibuktikan dengan langkah nyata, termasuk dengan memberikan batasan jelas antara kepentingan politik dan sistem hukum. Dr. Arif juga menambahkan bahwa reformasi hukum ini harus dimulai dengan merombak regulasi yang ada agar tidak lagi dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir pihak. Pasal-pasal yang tumpang tindih atau mengandung muatan kepentingan kelompok harus segera disesuaikan agar selaras dengan prinsip keadilan bagi semua.
Kepastian Hukum untuk Mendukung Iklim Investasi
Dalam diskusi tersebut, Prof. Yos dan Dr. Arif sepakat bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan dasar utama bagi stabilitas ekonomi. Mereka menjelaskan bahwa investor sangat memperhatikan kepastian hukum di sebuah negara sebelum mereka menanamkan modal.
“Siapa yang mau berinvestasi di wilayah yang tidak ada kepastian hukum?” tanya Dr. Arif, menggarisbawahi bahwa kepastian hukum adalah faktor utama dalam menarik investasi.
Dengan adanya aturan yang jelas, para investor akan merasa aman untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia tanpa harus khawatir terhadap kebijakan yang berubah-ubah.
Tantangan dalam Implementasi Janji Hukum
Meskipun harapan besar disematkan pada pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan di lapangan tidaklah mudah. Proses legislasi, misalnya, memerlukan kerja sama antara eksekutif dan legislatif, di mana masing-masing pihak sering kali memiliki kepentingan berbeda. Ini menimbulkan dilema tersendiri dalam membuat regulasi yang benar-benar dapat mendukung penegakan hukum yang adil. Selain itu, para menteri yang berasal dari berbagai partai politik juga berpotensi membawa agenda masing-masing, yang bisa mengganggu proses penegakan hukum jika tidak dikelola dengan baik oleh Presiden Prabowo sebagai komandan utama.
Jangan Sampai Tertinggal dari Janji
Dalam diskusi tersebut, para pakar hukum menyampaikan bahwa masyarakat dan pemerhati hukum harus senantiasa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hal ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan bukti cinta kepada pemimpin. Prof. Yos menegaskan bahwa harapan tersebut harus disertai dengan komitmen dari seluruh masyarakat untuk mengawal pemerintah agar tetap di jalur yang benar.
“Kritik adalah bentuk kasih sayang kita kepada pemimpin kita,” tambahnya, menyoroti bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka terhadap masukan konstruktif dari rakyatnya.
Masa kepemimpinan Prabowo-Gibran membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum. Dengan memperbaiki regulasi, menjamin independensi pengadilan, dan memprioritaskan kepentingan rakyat, pemerintahan ini diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih kondusif. Tentu saja, masyarakat juga harus tetap mengawal janji-janji ini agar tercipta Indonesia yang lebih adil dan makmur bagi seluruh rakyat.(c@kra)
