MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan tajam kembali dilontarkan oleh pemerhati kebijakan publik, Alvin Lie, menanggapi wacana efisiensi anggaran negara yang kerap dijadikan alasan untuk memangkas berbagai pos pembiayaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu.
Menurut Alvin Lie, jika alasan efisiensi benar-benar dijadikan pijakan utama, maka seharusnya kebijakan tersebut dijalankan secara total dan konsisten, bukan setengah-setengah.
“Kalau memang mau efisien, sekalian saja tidak perlu ada Pemilu. Jangan setengah-setengah. Totalitas dong,” ujar Alvin Lie dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Rabu (31/12/2025).
Ia kemudian melontarkan sindiran keras dengan menyebut bahwa konsep efisiensi ekstrem justru akan membawa Indonesia menjauh dari sistem demokrasi.
“Presiden dan Wakil Presiden seumur hidup saja. Jadikan Raja atau Kaisar,” katanya dengan nada satire.
Tak berhenti di situ, Alvin Lie juga menyindir keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, jika efisiensi dijadikan alasan utama, maka lembaga legislatif pun dianggap tidak lagi relevan.
“Tidak perlu ada DPR, DPD, MPR, DPRD,” lanjutnya.
Dalam skenario satir tersebut, seluruh pejabat eksekutif daerah hingga kementerian cukup ditunjuk langsung oleh Presiden — atau dalam istilah Alvin Lie, oleh “Raja/Kaisar”.
“Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ditunjuk langsung oleh Presiden. Pasti sangat hemat, sangat efisien,” ucapnya.
