MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan sosial Farid Idris menilai kondisi ekonomi dan sosial Indonesia saat ini menunjukkan pola yang mengingatkan pada krisis 1998. Ia menyebut adanya indikasi upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dengan cara yang ia sebut sebagai “metode ’98”: menciptakan tekanan ekonomi yang memicu keresahan publik hingga berujung pada delegitimasi pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Farid memaparkan kemiripan situasi sekarang dengan era krisis moneter 1997. “Ketika ekonomi dalam negeri diguncang pengangguran tinggi, daya beli masyarakat turun itu menjadi lahan subur bagi ketidakstabilan politik,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Menurut Farid, peristiwa kerusuhan yang meluas pada 28–29 Agustus 2025 merupakan “uji coba” pra-kondisi. Aksi unjuk rasa yang awalnya damai di sejumlah kota besar berubah menjadi bentrokan dengan aparat dan perusakan fasilitas publik. Bagi Farid, pola ini mengingatkan pada eskalasi protes 1998, ketika krisis ekonomi dijadikan momentum untuk menggoyang pemerintahan.
Data resmi menunjukkan bahwa Indonesia memang menghadapi tantangan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka pada pertengahan 2025 masih berada di kisaran yang mengkhawatirkan, sementara harga kebutuhan pokok naik di beberapa daerah. Daya beli rumah tangga menurun, terutama di sektor informal yang menyerap tenaga kerja terbesar.
Pemerintah merespons dengan program bantuan sosial tambahan, stimulus pangan, dan proyek padat karya. Namun, tekanan inflasi dan ketidakpastian global termasuk dampak perang di Timur Tengah dan gejolak harga energi membuat upaya pemulihan tidak mudah.
Kerusuhan yang terjadi pada 28–29 Agustus 2025 menyita perhatian publik dan media internasional. Di Jakarta, ribuan massa yang awalnya menuntut kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat terlibat bentrok dengan aparat. Insiden serupa muncul di Surabaya, Medan, dan beberapa kota lain. Pemerintah menyebut kerusuhan itu dipicu oleh “aktor-aktor provokatif” yang menunggangi demonstrasi damai.
Farid menilai rentetan peristiwa itu bukan sekadar protes kebijakan, melainkan memiliki pola eskalasi yang terkoordinasi. “Kerusuhan simultan di beberapa kota besar dalam waktu berdekatan perlu diwaspadai. Ini indikasi adanya pihak yang memang ingin menciptakan kekacauan nasional,” tegasnya.
Farid juga mengingatkan agar Indonesia tidak mengabaikan kemungkinan campur tangan asing. Menurutnya, sikap tegas Prabowo dalam mendukung perjuangan Palestina bisa menimbulkan ketidaksenangan sebagian negara besar. “Kebijakan luar negeri yang jelas mendukung Palestina berpotensi mengusik kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.
Sejumlah pengamat hubungan internasional mengakui bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina membuat posisi Jakarta di forum internasional lebih menonjol, tetapi menekankan bahwa tuduhan keterlibatan asing dalam kerusuhan masih memerlukan bukti nyata. Hingga kini, pemerintah belum mengungkap adanya temuan resmi tentang campur tangan pihak luar.
Istana Kepresidenan menegaskan bahwa situasi nasional terkendali dan mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu yang belum terbukti. Aparat keamanan meningkatkan patroli dan memantau media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu kepanikan.
Kementerian Perekonomian menambahkan bahwa berbagai kebijakan pemulihan, mulai dari subsidi energi hingga bantuan pangan, terus digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Indonesia kini berada di persimpangan yang menuntut kewaspadaan. Tekanan ekonomi global, dinamika politik dalam negeri, dan keterbukaan informasi yang kian cepat menuntut pemerintahan Prabowo untuk menjaga stabilitas tanpa membatasi kebebasan demokratis. Masyarakat sipil, media, dan lembaga negara perlu memastikan bahwa kritik dan protes tetap berada dalam koridor konstitusi, sembari menolak provokasi yang berpotensi merusak persatuan.
Peringatan Farid Idris tentang “metode ’98” mencerminkan kekhawatiran bahwa krisis ekonomi dapat dimanfaatkan untuk menggoyang pemerintahan. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti kuat yang mengarah pada upaya terencana menjatuhkan Presiden Prabowo. Pemerintah, aparat, dan masyarakat diimbau tetap waspada, menuntut transparansi, dan menjaga stabilitas nasional agar sejarah kelam 1998 tidak terulang.
