MoneyTalk, Jakarta – Empat perusahaan asal Tiongkok tercatat ikut serta dalam tender strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk proyek penyediaan data dasar geospasial serta peta wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.
Keterlibatan mereka menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat karena proyek ini berhubungan langsung dengan data sensitif yang menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan sumber daya alam (SDA).
Empat perusahaan tersebut antara lain PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co. Ltd, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co. Ltd, PT KQ Geo Technologies Co. Ltd, dan Asia Air Survey Co. Ltd.
Mereka bersaing dengan sejumlah perusahaan nasional untuk mendapatkan kontrak proyek bernilai sekitar Rp.4 triliun.
Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan bahwa keterlibatan vendor asing dalam proyek strategis seperti ini sangat berisiko, terutama bila menyangkut data spasial nasional.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan bahwa keterlibatan vendor asing dalam proyek strategis seperti ini sangat berisiko, terutama bila menyangkut data spasial nasional.
Menurutnya, data geospasial tidak hanya berisi peta permukaan tanah, melainkan juga informasi detail terkait kondisi geologi, infrastruktur, potensi energi, dan sumber daya mineral Indonesia.
“Proyek ini harus dikawal ketat agar tidak diserahkan kepada pihak asing. Data geospasial menyangkut keamanan dan pertahanan negara. Kalau sampai dikelola oleh vendor asing, kita bisa kehilangan kendali atas aset strategis bangsa,” tegas Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Ia menambahkan, perusahaan Tiongkok umumnya menggunakan sistem perangkat lunak dan server berbasis cloud non-lokal seperti Tencent Cloud, Alibaba Cloud, atau Huawei Cloud.
Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebocoran data mentah karena setiap pembaruan data dapat terhubung otomatis ke server luar negeri.
”Kalau data mentah seperti citra udara, jalur energi, dan posisi infrastruktur strategis terekam di server asing, maka keamanan nasional kita berada dalam bahaya,” ujarnya.
Uchok menegaskan bahwa data spasial merupakan aset pertahanan non-militer yang tidak bisa diperlakukan sebagai sekadar informasi teknis. Ia mengibaratkan peta sebagai bentuk digital dari kedaulatan bangsa.
“Peta itu bukan sekadar gambar wilayah. Di dalamnya ada informasi tentang siapa kita, apa yang kita miliki, dan di mana letak kekayaan alam kita. Kalau itu dikendalikan asing, berarti kita menyerahkan kunci rumah sendiri,” katanya.
Pandangan serupa juga disampaikan pengamat geopolitik Hendrajit, yang menilai pemerintah harus berhati-hati dalam melibatkan perusahaan asing dalam proyek geospasial nasional.
Ia menyebut peta sebagai salah satu instrumen kekuasaan modern yang memiliki nilai strategis dalam geopolitik global.
“Dulu VOC menguasai Nusantara karena mereka punya peta yang lebih akurat. Sekarang bentuknya berubah, bukan lagi peta kertas tapi peta digital. Jika data spasial Indonesia dikuasai asing, itu sama saja membuka seluruh rahasia strategis bangsa,” ujar Hendrajit.
Menurutnya, risiko keterlibatan perusahaan asing tidak hanya sebatas kebocoran data, tetapi juga potensi pengawasan jarak jauh (telemetry) dan ketergantungan teknologi.
Sistem cloud asing memungkinkan setiap aktivitas pembaruan data terekam otomatis di luar negeri. “Kita bisa kehilangan kedaulatan digital. Setiap kali ada perubahan peta, mereka tahu. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal kontrol,” jelasnya.
Hendrajit juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan oligarki di balik proyek ini. Ia menduga ada jaringan kepentingan politik dan bisnis yang membuka jalan bagi perusahaan asing untuk masuk ke proyek strategis nasional.
”Kalau tidak dikontrol, proyek seperti ini bisa jadi titipan oligarki yang dekat dengan kekuatan asing. Ujungnya bukan untuk kepentingan bangsa, tapi untuk memperkaya segelintir elite,” terangnya.
Sebagai pengingat, Hendrajit menyinggung pengalaman pahit Indonesia dalam kasus penjualan Indosat ke Temasek Holdings dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang memberikan porsi besar kepada investor asing.
Sebagai pengingat, Hendrajit menyinggung pengalaman pahit Indonesia dalam kasus penjualan Indosat ke Temasek Holdings dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang memberikan porsi besar kepada investor asing.
“Kita pernah kehilangan kendali atas data komunikasi lewat Indosat. Sekarang jangan sampai kehilangan kendali atas data spasial yang jauh lebih strategis,” tambahnya.
Proyek ILASP dengan kode P180860 sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup wilayah urban seperti Kalimantan, Yogyakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, dan Papua.
Sedangkan kelompok kedua mencakup wilayah non-urban di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan.
Tujuan utama proyek ini adalah membangun peta dasar digital berskala besar yang bisa digunakan untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan nasional.
Meski proyek ini memiliki nilai strategis dalam modernisasi data spasial, para pengamat menegaskan bahwa aspek kedaulatan data harus menjadi prioritas utama.
“Modernisasi peta nasional memang penting, tapi jangan sampai modernisasi justru membuka celah bagi pengendalian asing. Kedaulatan data adalah benteng terakhir sebuah negara,” pungkas Hendrajit.
