MoneyTalk.id,Jakarta – Adhie M Massardi adalah juru bicara kepresidenan era KH Abdurrahman Wahid, budayawan, aktivus pergerakan—Koordinator Gerakan Indonesia Bersih—yang sering mimpin demo anti-korupsi rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Pegiat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Tanya: Bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintahan Prabowo?
Jawab: Dalam hal konsep, Prabowo memang jauh lebih baik dari rezim sebelumnya, Joko Widodo. Orientasinya terhadap kepentingan rakyat sangat jelas. Koperasi. Makan Bergisi Gratis, tata kelola pertambangan dan kebijakan lainnya oke. Masalahnya ada pada tahap tata laksana. Pelaksanannya orang-orang rezim lama yang terbiasa korupsi. Ini masalahnya.
– Kenapa kelihatannya Prabowo sulit mengatasi korupsi ini?
+ Lha, aparat penegak hukum (APH) yang memiliki otoritas nangani korupsi masih bermental rezim lama, pasti aksinya hanya untuk menjadikan tersangka sebagai sapi perah, atau untuk disandera. Ada yang mencoba insaf seperti Febrie Adriansyah (bekas Jampidsus), kita tahu apa jadinya, kan? Dihabisi.
– Kalau soal demokrasi dan penegakkan HAM?
+ Kalau soal ini kita harus jujur. Pemerintahan Prabowo jauh lebih baik dalam berdemokrasi dibandingkan rezim Widodo. Faktanya jelas. Sejak tahun pertama berkuasa kritik dan demo terhadap pemerintahannya sudah menyala-nyala.
Prabowo seperti membawa defibrilator (alat kejut jantung) yang mengguncang dada civil society yang selama 10 tahun rezim Widodo nyaris seperti berhenti berdenyut, tak bernyali. Sekarang coba lihat Saiful Mujani, konsultan politik yang selama 10 tahun “pingsan”, tiba-tiba siuman, lalu berteriak: Jatuhkan
Prabowo! Kan dahsyat cara rezim Prabowo membongkar demokrasi yang oleh rezim Widodo dikubur dalam-dalam dalam tanah kekuasaan?
Soal HAM, perbandingannya juga jelas. Pada rezim Widodo penyidik senior KPK Novel Baswdan disiram air keras. Sampai hari ini masih diliputi misteri besar. Memang ada tersangka, polisi berpangkat sangat rendah, dan diyakini kasus Novel tak sesederhana ini.
Coba bandingkan dengan kasus sejenis yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus. Hanya jelang beberapa menit setelah kejadian, rekaman CCTV-nya beredar luas di medsos. Di masa lalu, setiap ada kejadian macam ini semua CCTV biasanya mati.
Dalam kasus Andrie Yunus, bukan hanya rekaman kejadian yang meluas, tapi juga Menteri HAM Natalius Pigas langsung merespon dengan kutukan dan meminta aparat bekerja serius bongkar kasus ini. Esok harinya Presiden Prabowo memberi tekanan politik kepada aparat untuk bekerja lebih serius membongkar kasus ini. Dan dalam tempo relatif singkat, nama-nama perwira TNI, bahkan lengkap dengan institusinya (Bais) muncul sebagai tersangka. Coba siapa yang bisa membantah kenyataan ini dengan berkata sebaliknya?
– Bagaimana dengan akan adanya aksi besar akhir Agustus ini?
+ Ya, saya juga mendengar dan melihat gelagat ini. Tapi tidak masalah. Mungkin akan besar jika mendapat dukungan dari Polri atau petinggi Polri. Kenapa? Karena untuk memobilisasi massa, apalagi membawanya ke Jakarta, pasti perlu transportasi massal. Nah, kalau Polri tidak mendukung, Kapolres atau Kapolda tinggal telepon pemilik perusahaan bus untuk tidak melayani ngangkut massa. Urusan selesai. Mau jalan kaki ke Jakarta? Hehehe.
Oleh sebab itu, jika Polri mendukung pasti mereka juga bertanggungjawab untuk menjaga kondusivitas massa aksi. Jadi saya percaya, tidak akan ada masalah seberapa besar pun jumlah demonstran yang turun ke jalan.
– Bagaimana dengan potensi adanya pihak yang akan menunggangi atau mengail di air keruh?
+ Kalau soal itu pasti ada. Saya kan dulu sering menggelar aksi. Memang selalu ada penunggangnya. Tapi itu bukan urusan demonstran. Itu 100% urusan aparat dan perangkat pengawas/pengaman demo.
Dari pengalaman saya—baik saat ada di pusat kekuasaan maupun ketika di jalanan sebagai aktivis pergerakan—aparat itu tahu dan sudah mencium akan adanya penunggang aksi demo. Biasanya sebelum aksi digelar, saya komunikas dengan Asintel Kodam, atau dengan Polri, apalagi saat itu Kapoldanya Pak Sutarman, teman saya yang pernah jadi ajudan Gus Dur. Makanya soal ini sebenarnya bukan penunggang gelap karena identitas dan tujuannya sangat jelas. Ini penunggang terang! Tujuannya kalau bukan urusan konsesi ya kekuasaan.
– Menurut Anda siapa penunggang paling berbahaya?
+ Begini. Pengalaman saya saat di pusat kekuasaan. Setiap hari ada demo. Didukung kekuatan oposisi, ketika itu disebut Poros Tengah yang sebelumnya mendukung Gus Dur. Kampus-kampus juga dimobilisasi, dan bergerak. Tapi ini masih dalam koridor demokrasi, tidak mengguncang sendi-sendi kekuasaan, jadi kita biarkan. Pers juga tetap diberi koridor kebebasan yang luas.
Menjadi menimbulkan masalah kenegaraan ketika ada indikasi Wakil Presiden didorong untuk menggantikan posisi Presiden (Gus Dur). Apalagi ketika itu TNI dan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suroyo Bimantoro terang-terangan melawan presiden, melakukan insubordinasi, dan bersekutu dengan kekuatan yang menguasai parlemen.
Maka ketika kekuatan super ini berkumpul di rumah Wapres Megawati di Kebagusan untuk konsolidasi politik dan mempercepat Sidang Istimewa pelengseran Gus Dur, maka dua hari kemudian, Senin 23 Juli 2001, SI MPR digelar: Gus Dur resmi dilengserkan, dan Wapres Megawati dilantik jadi Presiden RI ke-5.
Jadi intinya, sepanjang Wapres tidak punya ambisi menggantikan Presiden, gejolak politik sebesar apapun tidak akan mengguncang kursi kekuasaan, karena kursi kekuasaan hanya bisa digulingkan oleh dua kekuatan, 1. Kekuatan bersenja (kudeta), dan 2. Kekuatan parlemen dengan pamakzulan.
– Jadi menurut Anda, sepanjang Mas Gibran tidak bernafsu menggantikan Presiden di tegah jalan, situasi akan tetap kondusif?
+ Persisnya begitu. Karena apapun, Wapres yang ini punya jaringan lumayan kuat ke tubuh TNI, Polri dan birokrasi, juga sebenarnya partai politik, yang selama 10 tahun terakhir berada di bawah kekuasaan Joko Widodo, bapaknya. Tapi kan kita tidak tahu isi hati Wapres dan terutama isi hati bapaknya.
Ingat, kita punya sejarah yang unik tentang Wakil Presiden. Belum ada Wapres yang bisa menjadi Presiden lewat pemilu. Semua Wapres kalah alam pemilu. Wapres Habibie bisa jadi presiden setelah Presiden Suharto dilengserkan. Wapres Megawati bisa jadi presiden pasca pemakzulan Presiden Gus Dur.
– Seberapa berpengaruh isu UU Perampasan Aset sebagai magnet gerakan akhir Agustus?
+ Isu ini lumayan sensitif dan mengundang greget sebagai instrumen mobilisasi massa. Isu melawan korupsi memang laten. Tapi terkait UU
Perampasan Aset ini, mereka semua tidak memahami esensinya. Di tengah krisis moral di kalangan penegak hukum, siapa bisa menjamin baha UU ini tidak akan dipakai sebagai alat pemerasan, bahkan merampok? Siapa yang bisa mengawasi mekanisme perampasan aset ini? Nol!
Sebenarnya, kalau KPK, Kejaksaan dan Polri sungguh-sungguh bekerja memberantas korupsi, banyak cara dalam UU yang sudah ada untuk memiskinkan koruptor. Tapi baik KPK, Kejaksaan maupun Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi lebih diarahkan kepada orang, kepada yang ditarget, bukan kepada perilaku kejahatannya. Itu sebabnya kenapa dalam setiap skandal korupsi yang disasar, hasilnya hanya kepada satu orang. Padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana persekongkolan orang banyak.
– Jadi Anda yakin demo akhir Agustus ini akan baik-baik saja?
+ Ya, 99% saya yakin akan kondusif, sepanjang tidak ada yang berambisi menggatikan presiden di tengah jalan. Kalau toh ada riak-riak, itu hal yang lumrah dalam konteks emosi massa, emosi orang bergerombol. Akan menjadi besar jika sengaja dibiarkan oleh aparat yang bertugas menjaga ketertiban berdemo.
