MoneyTalk,Jakarta – Pada awal koalisi partai politik (parpol) yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) kompak mengusung Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024.
Tetapi setelah keluar keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, seperti ada perubahan dalam koalisi KIM di Pilkada DKI Jakarta.
Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani bahwa terbuka membuka peluang bagi partai di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilkada 2024.
Apalagi ditambah calon yang diusung KIM Ridwan Kamil dan Suswono banyak menghadapi perlawanan dari para Nitizen di jagat dunia Maya.
Ada Nitizen yang mengunggah jejak digital Ridwan Kamil melalui Twitter @ridwankamil yang menyatakan bahwa karakter orang Jakarta itu tengil,gaul,glamor,songong,pelit,gengsian,egois, pekerja keras,tahan banting, dan hedon.
Seorang Nitizen yang lahir dan besar di Jakarta menyatakan sangat tersinggung dengan cuitan Twitter Ridwan Kamil tersebut. Dan menjadi tidak respek bahkan sotoy kepada Ridwan Kamil
Ada juga Nitizen melalui gambar tulisan yang menolak Riduan Kamil untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Emang Loh rela Jakarta dipimpin oleh Bobotoh, Gue Mah Ogah kata seorang Nitizen .
Tetapi Ridwan Kamil sudah minta maaf lho,atas cuitannya kepada warga Jakarta. Belum hari lebaran sudah minta maaf. Dan minta maafnya seperti tidak serius, dan apakah hanya main main saja?
Kemudian,bukan hanya Ridwan Kamil yang borok jejak digital dibuka oleh Para Nitizen. Calon wakil Ridwan Kamil yaitu Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono juga diperlihat citra buruknya
Dimana saat jadi menteri Pertanian pada era SBY, Suswono kena Skandal Suap Impor Daging. Dan Suswono pernah dua kali lho dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemanggilan Suswono dilakukan KPK sangat berkaitan dengan kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian pada 2012 lalu.
