MoneyTalk, Jakarta -Kasus dugaan penyelewengan distribusi gas LPG 3 kg di Kota Batam semakin mencuat. Ketua Komunitas Diskusi Anti 86 (Kodat’86), Tain Komari, menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap praktik ini. Hal ini disampaikan Tain dalam pernyataan yang diterima pada Jumat (27/09), menyusul laporan Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) yang menemukan banyak penyimpangan dalam penjualan gas di lapangan.
Dari hasil pemantauan yang dilakukan pada 17 September 2024, Ombudsman menemukan banyak pangkalan yang menjual gas LPG dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 21 ribu. Harga di pasaran berkisar antara Rp 25 ribu hingga Rp 55 ribu. Tain menekankan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya ketidakberesan yang perlu segera ditangani oleh pihak berwenang.
Ombudsman juga menemukan keterlambatan serta pengurangan pengiriman tabung LPG ke pangkalan, yang berdampak langsung pada kelangkaan gas di masyarakat. Lagat Siadari, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, mengungkapkan bahwa temuan ini mencakup tidak adanya pencatatan penjualan, timbangan, bahkan tanda pangkalan pada sejumlah lokasi. Praktik ini jelas melanggar ketentuan dan merugikan konsumen. Tain menambahkan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan distribusi gas harus ditingkatkan.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap agen dan pangkalan yang terlibat dalam praktik curang ini,” ungkapnya.
Ia juga menyerukan agar masyarakat lebih aktif melaporkan penyimpangan yang mereka temui di lapangan.
Penanganan masalah ini bukan hanya penting untuk menjaga kestabilan pasokan gas di Batam, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konsumen. Keberadaan pangkalan yang tidak mengikuti aturan jelas merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan di pasar.
Sebagai langkah selanjutnya, Tain mengharapkan kerjasama antara Ombudsman, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas praktik-praktik korupsi dalam distribusi barang kebutuhan pokok seperti gas LPG.
“Kita tidak bisa tinggal diam sementara masyarakat menderita akibat permainan kotor ini,” tutup Tain dengan tegas.
Dengan adanya perhatian serius dari berbagai pihak, diharapkan situasi distribusi gas di Batam dapat segera membaik dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan energi mereka dengan harga yang wajar.(c@kra)
