MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara terbaru dengan Ade Armando yang tayang di kanal Unparking Indonesia bersama Zulfan Lindan pada Kamis, 10 Oktober 2024, isu panas seputar pergantian calon legislatif (Caleg) di DPR RI kembali menjadi sorotan. Ade Armando, seorang calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), secara terbuka membahas berbagai persoalan yang tengah mengguncang dunia politik Indonesia, termasuk skandal Harun Masiku dan kontroversi penggantian Caleg PDIP di Pemilu 2024.
Ade Armando mengawali pembahasannya dengan mengingatkan publik tentang kasus Harun Masiku, seorang Caleg dari PDIP yang kini menjadi buronan terkait kasus suap pada KPU. Pada 2019, Harun Masiku berusaha menggantikan Nazaruddin Kimas, Caleg terpilih dari Sumatera Selatan yang meninggal dunia. Namun, KPU menolak pergantian ini dan menyatakan bahwa pengganti Nazaruddin haruslah Caleg nomor dua, bukan Harun Masiku yang berada di posisi ketiga.
Keputusan KPU tersebut tidak diterima oleh Harun Masiku, yang kemudian berusaha menyuap pejabat KPU untuk memenangkan posisinya sebagai pengganti. Upaya suap ini terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat KPU. Namun, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan hingga saat ini masih buron. Ade menyoroti bagaimana Harun berhasil lolos dari berbagai upaya penangkapan, termasuk ketika ia nyaris tertangkap di PTIK, Jakarta Selatan, namun lolos akibat intervensi yang menghalangi KPK.
Ade mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sistem politik Indonesia yang memungkinkan peristiwa semacam ini terjadi. Menurutnya, kasus Harun Masiku adalah bukti nyata bahwa politik dinasti dan praktik kotor masih terus berlangsung dalam tubuh partai-partai besar, khususnya PDIP.
Isu pergantian Caleg kembali mencuat pada Pemilu 2024, di mana terjadi skandal politik yang melibatkan Romi Soekarno dan Sri Rahayu dari PDIP. Ade Armando mengungkapkan bahwa dalam Pemilu 2024, Romi Soekarno, keponakan dari Megawati Soekarnoputri, diduga menggantikan posisi Sri Rahayu yang seharusnya berhak mendapatkan kursi di DPR.
Sri Rahayu, yang berada di posisi kedua dengan perolehan suara signifikan, diduga digeser oleh partai untuk memberi jalan kepada Romi Soekarno, meskipun Romi hanya memperoleh sekitar 50 ribu suara. Sementara itu, Sri Rahayu memperoleh lebih dari 100 ribu suara, dua kali lipat suara Romi. Pergantian ini tidak menimbulkan protes dari Sri Rahayu, namun menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat dan media.
Ade menekankan bahwa permasalahan ini tidak hanya menyangkut Romi Soekarno, tetapi juga melibatkan Arteria Dahlan, seorang tokoh vokal dari PDIP yang berada di posisi ketiga. Arteria, yang dikenal sebagai figur publik yang kerap bersuara keras di DPR, secara mengejutkan mundur dari pencalonannya. Ia mengaku menyerahkan kursinya kepada Romi atas permintaan partai, meskipun ia memperoleh lebih banyak suara dibanding Romi.
“Ini bukan soal siapa yang paling pintar, paling terkenal, atau paling banyak disukai, tapi soal suara rakyat yang seharusnya dihargai,” kata Ade Armando.
Ia juga menambahkan bahwa sistem ini mencerminkan adanya intervensi partai yang terlalu kuat, sehingga mencederai demokrasi yang seharusnya memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka.
Diskusi dengan Zulfan Lindan juga menyentuh isu politik dinasti yang kerap terjadi di partai-partai besar, khususnya PDIP. Ade Armando menyoroti bagaimana nama-nama besar seperti Romi Soekarno, yang memiliki hubungan keluarga dengan Megawati, mendapatkan posisi penting dalam politik meski tidak didukung oleh jumlah suara yang signifikan.
“PDIP dulu adalah partai yang memperjuangkan demokrasi terbuka, di mana rakyat bebas memilih siapa yang mereka inginkan sebagai wakilnya. Namun, kini kita melihat ada praktik-praktik yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi tersebut,” ungkap Ade.
Ade menekankan pentingnya reformasi di internal partai politik untuk menghindari kecurangan dan memastikan bahwa para wakil rakyat yang terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat, bukan hasil keputusan elit partai. Ia juga menyebut bahwa masyarakat harus lebih kritis dalam menilai proses politik dan tidak terpengaruh oleh nama-nama besar atau hubungan keluarga dalam memilih wakil mereka di parlemen.
Kasus Harun Masiku dan pergantian Caleg di Pemilu 2024 ini mencerminkan masih adanya tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia. Ade Armando mengajak publik untuk lebih waspada dan kritis terhadap praktik politik yang mencederai semangat demokrasi, serta mendesak reformasi dalam sistem politik untuk memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan diwakili dengan benar.
Wawancara ini menyoroti pentingnya peran KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjaga integritas proses pemilu, serta menyerukan agar kasus-kasus yang mencoreng dunia politik Indonesia, seperti kasus Harun Masiku, diselesaikan dengan tuntas.(c@kra)
