MoneyTalk, Jakarta – Suasana rapat Komisi VI DPR RI dengan Pertamina memanas ketika Rieke Diyah Pitaloka melontarkan kritik pedas. Ia menuding tata kelola Pertamina sarat pemborosan, dividen untuk negara terlalu kecil, sementara subsidi BBM dan LPG membengkak hingga ratusan triliun.
“Laba ratusan triliun, dividen cuma recehan! Tahun 2022 Rp309 triliun, dividen Rp2,9 triliun. Tahun 2023 Rp360 triliun, dividen Rp14 triliun. Tahun 2024 Rp401 triliun, dividennya malah turun jadi Rp9,4 triliun. Ada apa ini?” semprot Rieke dalam rapat di Senayan, Kamis (12/09).
Ironinya, di tengah dividen yang kerdil, pemerintah harus menggelontorkan subsidi energi jumbo: Rp115 triliun pada 2022, Rp95 triliun pada 2023, dan di 2025 diproyeksikan tembus Rp113 triliun.
“Uang subsidi itu dari pajak rakyat. Jangan main-main! Itu hak fakir miskin, amanat konstitusi. Kalau salah sasaran, artinya rakyat yang dikorbankan,” tegas Rieke.
Rieke juga menyoroti struktur komite-komite di bawah Dewan Komisaris Pertamina yang menurutnya justru memboroskan anggaran. “Banyak komite, tapi kasus korupsi tetap meledak. Mulai dari jual beli kargo tanpa risiko, dugaan korupsi katalis, sampai tata kelola minyak mentah. Lalu apa gunanya komite itu?” sindirnya.
Tak hanya soal dividen dan subsidi, Rieke juga membongkar kejanggalan program jaringan gas rumah tangga (jargas). Dari 19.716 km pipa, hanya melayani 814 ribu rumah tangga. “Artinya, tiap kilometer cuma 24 rumah! Ini jelas proyek tidak efisien,” kata Rieke.
Pertamina Jangan Cuma Bangga Bayar Pajak
Rieke menutup dengan seruan keras: “Jangan bilang kami sudah sumbang pajak besar. Semua orang, bahkan tukang pecel lele pun bayar pajak! Pertamina harus kasih dividen besar untuk negara, bukan sekadar cerita pajak. Jangan permainkan hak rakyat!”
