MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) terkait polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai tata kelola BGN menunjukkan konflik kepentingan serius dan menyebutnya sebagai “manajemen busuk ala preman pasar”.
Kritik itu disampaikan Guntur menyusul pernyataan Ikeu Tanziha, yang disebut sebagai Dewan Pakar BGN, terkait viralnya unggahan siswa mengenai makanan MBG yang diduga mengandung belatung. Dalam pernyataannya, Ikeu menilai siswa tidak bersyukur karena mempersoalkan makanan tersebut.
Namun, menurut Guntur Romli, persoalan tidak berhenti pada pernyataan itu. Ia mengungkapkan bahwa Ikeu Tanziha diduga memiliki dan mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini masalah serius. Dewan Pakar BGN yang seharusnya mengawasi, memberi masukan soal standar gizi dan kualitas makanan, justru diduga punya dan mengelola dapur MBG sendiri. Ini konflik kepentingan yang nyata,” kata Guntur Romli di akun media sosialnya, Senin (29/12/2025).
Guntur menilai posisi Dewan Pakar semestinya berada di luar struktur operasional agar dapat bersikap objektif dan kritis. Jika Dewan Pakar terlibat langsung dalam pengelolaan dapur, maka independensi pengawasan menjadi dipertanyakan.
“Pantas saja yang bersangkutan membela mati-matian dapur MBG meskipun muncul temuan makanan bermasalah. Bagaimana mungkin pengawas sekaligus pelaku usaha?” ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap yang dinilai menyalahkan siswa sebagai penerima manfaat program. Menurutnya, siswa yang mengeluhkan kualitas makanan justru menunjukkan keberanian dan kepedulian terhadap standar kesehatan.
“Alih-alih introspeksi dan evaluasi, yang muncul justru narasi bahwa siswa tidak bersyukur. Ini cara berpikir yang keliru dan berbahaya,” tegasnya.
Lebih jauh, Guntur mengkritik mentalitas pengelolaan program negara yang menurutnya tidak mencerminkan tata kelola modern dan akuntabel.
“Gelar profesor, doktor, sebutan pakar, tapi praktik manajemennya seperti preman pasar. Tidak transparan, tidak berjarak, dan sarat kepentingan,” kata Guntur.
Ia mendesak Presiden dan lembaga terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap BGN, termasuk menelusuri potensi konflik kepentingan di tubuh lembaga tersebut.
“Program MBG ini menyangkut masa depan gizi anak-anak Indonesia. Jangan dikotori oleh praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BGN maupun dari Ikeu Tanziha terkait tudingan tersebut.
