MoneyTalk, Jakarta – Akun X “Hidup Sebagai +62” melontarkan kritik keras terhadap kondisi Indonesia di tengah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, Selasa (26/5/2026).
Dalam unggahannya, akun tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari pelemahan rupiah, blackout massal di Sumatera, hingga polemik kebebasan berekspresi terkait film dokumenter tentang Papua.
“INDONESIA SEDANG CARUT MARUT, SUMATERA GELAP, PAPUA MERANA, RUPIAH TERBURUK SEPANJANG SEJARAH, EL NINO MENGANCAM, IHSG CETAK LOWER LOW, BANYAK LAGI!! PRESIDEN??? MEMILIH KE PARIS!!,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu menyoroti momen kedatangan Prabowo di Bandara Orly, Paris, yang disebut disambut karpet merah dan iringan lagu klasik Prancis “Sous le ciel de Paris”, sementara di dalam negeri berbagai persoalan dinilai belum terselesaikan.
Akun tersebut juga menyinggung nilai tukar rupiah yang disebut menyentuh Rp17.855 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia sepanjang tahun ini.
Selain itu, blackout massal di Sumatera turut menjadi sorotan. Peristiwa padam listrik yang terjadi sejak Jumat malam, 22 Mei 2026, disebut melumpuhkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga sebagian Sumatera Selatan.
Dalam narasinya, akun itu mengutip pandangan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang sebelumnya menilai persoalan blackout diduga berkaitan dengan minimnya pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam beberapa tahun terakhir.
Tak hanya itu, akun tersebut juga mengangkat kontroversi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono yang membahas proyek perkebunan industri di Papua Selatan.
Menurut unggahan tersebut, sejumlah pemutaran film mengalami intimidasi dan pembubaran. Akun itu menilai negara dianggap lebih cepat merespons pemutaran film dibanding penyelesaian konflik agraria yang menjadi isi dokumenter tersebut.
Di bagian akhir unggahan, akun “Hidup Sebagai +62” juga membahas mekanisme ketatanegaraan ketika presiden berada di luar negeri. Disebutkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis menjadi presiden, melainkan menjalankan tugas harian pemerintahan berdasarkan penugasan melalui Keputusan Presiden.
Unggahan tersebut lalu menutup kritiknya dengan kalimat bernada tajam:
“Pertanyaannya bukan siapa yang secara teknis memegang stempel kekuasaan hari ini. Pertanyaannya adalah: apakah kekuasaan itu benar-benar hadir untuk rakyatnya?” katanya.
